Ratusan nelayan Bali protes peraturan Menteri Susi mengenai ekspor lobster. Foto oleh Bobby Andalan

BALI, Indonesia – Sekitar 600 nelayan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali pada Senin, 4 April, untuk menolak peraturan ekspor lobster yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Membawa peti mati, para nelayan menuntut Peraturan Menteri (Permen) No. 01/AKP/2015 tentang jual beli lobster dicabut karena dinilai sangat memberatkan para nelayan. Para nelayan juga mendesak pemerintah segera mencabut Permen Kelautan dan Perikanan No. 56 dan 57 tentang kapal.

Permen No, 01, 2015 mengatakan hanya lobster ukuran atau bobot di atas 200 gram boleh diekspor. Para nelayan beranggapan peraturan tersebut memberatkan mereka karena selama ini mereka hanya mampu mendapat lobster di bawah 200 gram saja. Dengan adanya aturan itersebut, berapapun jumlah lobster hasil tangkapan nelayan tak akan bisa dijual bebas ke luar seperti dahulu.

Ketut Arsana Yasa, koordinator para nelayan, mengatakan peraturan tersebut membunuh para nelayan karena mereka tidak lagi bisa mengekspor lobster hasil tangkapan mereka.

"Aturan-aturan yang dikeluarkan Menteri Susi itu tidak merakyat," kata Ketut saat menyampaikan orasi di Wantilan DPRD Bali, Senin, 4 April 2016.

"Setahun yang lalu saya berdiri di Senayan, menyampaikan resume yang intinya saat itu agar mencabut Permen KP No. 1, 2015 dan Permen KP NO 56 dan 57, 2014 di mana Permen ini telah menimbulkan pengangguran dan kemiskinan baru serta tidak pro rakyat kecil," tandasnya.

Selain aturan tentang lobster, aturan dalam KP 56 dan 57 tentang kapal juga memberatkan nelayan. Aturan itu membuat nelayan tidak bisa berlayar mencari ikan karena dibatasi oleh Peratutan Menteri.

"Kami ingin Jokowi kembali pada Nawacita," tegasnya. – Rappler.com

BACA JUGA:

• Uji publik AMDAL reklamasi Teluk Benoa, aktivis ForBali kepung kantor gubernur
• 4 proyek besar di Bali yang terlantar