Kemlu: UMLWP gagal jadi anggota penuh MSG

SUASANA KTT MSG. Suasana di dalam pertemuan tingkat tinggi Melanesia Spearhead Group (MSG) pada Kamis, 14 Juli. Agenda yang mencuat dalam KTT tersebut yakni mengenai Papua barat. Foto oleh Kementerian Luar Negeri

JAKARTA, Indonesia - Organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) gagal menjadi anggota penuh Melanesia Spearhead Group (MSG). Hal itu merupakan salah satu poin yang dihasilkan dalam KTT MSG yang berlangsung pada Kamis, 14 Juli di Honiara, Kepulauan Solomon.

Isu mengenai Papua barat dan keinginan bagi ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG sudah sejak awal diprediksi mendominasi KTT yang sempat tertunda dua kali itu. Tim delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya.

Menurut laporan situs Hawai Public Radio, baik Indonesia dan UMLWP sama-sama mengincar untuk menjadi anggota penuh MSG. Saat ini UMLWP masih berstatus sebagai anggota peninjau, sedangkan Indonesia berstatus anggota asosiasi.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri pada Kamis, 14 Juli, partisipasi aktif dan lobi intensif Delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan 5 provinsi bercorak budaya Melanesia Indonesia telah berhasil meyakinkan para pemimpin MSG agar tak menerima pengajuan keanggotaan ULMWP.

“Hasil ini tidak sesuai dengan harapan dan keyakinan gerakan separatis Papua/ULMWP bahwa mereka akan diterima sebagai anggota penuh di KTT khusus MSG di Honiara,” tulis Kemlu dalam keterangan tertulisnya.

Desra mengatakan tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG.

“ULMWP tidak lebih dari sebuah kelompok separatis,” kata Desra dalam KTT tersebut.

Ke depan, Desra melanjutkan, Indonesia terus berkomitmen untuk mendorong dan menjadikan MSG sebagai organisasi yang progresif melalui kerja sama pembangunan yang nyata dan dialog konstruktif dalam mencapai tujuan bersama. Mantan Wakil Tetap Indonesia di PBB itu juga menyampaikan undangan resmi kepada negara anggota MSG untuk berpartisipasi pada acara Forum Demokrasi Bali pada 8-9 Desember mendatang.

Pada hari ini, KTT juga sepakat membahas lebih lanjut pedoman keanggotaan yang akan diselesaikan pada September 2016 di Port Villa, Vanuatu.

“Tentunya hal tersebut dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara, terutama penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain seperti yang tertuang dalam Persetujuan Pembentukan MSG,” ujar Kemlu.

Versi ULMWP

Sementara, ULMWP memiliki versi berbeda dalam memandang KTT ini. Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo melalui akun Facebooknya menyebut ULMWP bukan gagal menjadi anggota penuh MSG, melainkan hanya tertunda.

“Lamaran kita ditunda ke special summit berikutnya sebelum September yang akan dilakukan di Vanuatu,” ujar Victor.

Menurut Victor, penundaan ini semata-mata masalah teknis yaitu definisi keanggotaan yang belum dirumuskan secara benar untuk menjamin lamaran ULMWP diterima. Bahkan, dia menyebut tiga anggota MSG yang selama ini mendukung mereka akan segera membuat perjanjian yang menyatakan bahwa mereka bukan saja akan memperjuangkan ULMWP menjadi anggota penuh tetapi juga menggalang kekuatan negara, baik negara Pasifik atau di belahan dunia lainnya.

Bantah diusir

Dalam pertemuan tersebut, muncul rumor bahwa delegasi Indonesia sempat diusir dari KTT. Namun, Desra membantah dengan tegas rumor tersebut.

“Rumor tersebut jelas-jelas keliru dan salah,” kata Desra melalui pesan pendek kepada Rappler pada Kamis malam, 14 Juli.

Sementara, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir mengatakan ULMWP hanya merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurut Arrmanatha, mereka tidak memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan dan kerjasama ekonomi.

“Kami yakin negara-negara anggota MSG akan melihat bahwa tujuan dibentuknya MSG yakni untuk bekerja sama dalam hal pembangunan. Sehingga, negara-negara anggota didorong agar bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam hal itu. Sementara, Indonesia mampu memberikan kontribusinya bagi pembangunan kawasan negara-negara kepulauan Pasifik,” tuturnya di kantor Kemlu pada Kamis, 14 Juli. - dengan laporan Santi Dewi/Rappler.com

BACA JUGA:

• Aktivis pro referendum Papua sambut pertemuan MSG dengan pesta rakyat
• Kapan kita terbiasa mendengar aspirasi 'Papua Merdeka'?
• Kondisi politik Papua menghangat, dua kelompok melakukan demo