Hikmahanto: Masalah Papua sudah selesai

SUASANA KTT MSG. Suasana di dalam pertemuan tingkat tinggi Melanesian Spearhead Group pada Kamis, 14 Juli. Foto oleh Kementerian Luar Negeri

JAKARTA, Indonesia – Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengingatkan pendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bahwa masalah Papua sudah selesai dan bahwa menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG) tidak akan membuat provinsi Indonesia paling timur itu merdeka.

“Sebenarnya masalah Papua sudah final jadi tidak perlu ada lagi lobi-lobi,” kata Hikmahanto kepada Rappler pada Jumat, 15 Juli.

Hikmahanto dimintai komentar mengenai usaha ULMWP menjadi anggota penuh MSG dalam pertemuan tingkat tinggi di Honiara, Kepulauan Solomon pada Kamis, 14 Juli.

Sebagai associate member, Indonesia juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Papua, menurut Hikmahanto, tidak akan merdeka hanya karena ULMWP, organisasi politik dari kelompok bersenjata Operasi Papua Merdeka, menjadi anggota penuh MSG.

"MSG tidak sama dengan PBB di mana Palestina dianggap observer di PBB," kata Hikmahanto.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung Palestina merdeka.

Papua juga berbeda dari Timor Leste, yang pernah menjadi bagian dari Indonesia selama 24 tahun.

"Proses masuknya Timtim, (Indonesia) dituduh aneksasi, sementara Papua sudah ada jajak pendapatnya," kata Hikmahanto.

Papua melakukan penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada 1969,

Hikmahanto mendesak Pemerintah Indonesia mengirim surat protes kepada negara-negara yang mendukung ULMWP menjadi anggota penuh di lembaga antar negara di Melanesia ini.

"Kalau ada negara yg tergabung dalam MSG mengakui ULMWP maka itu merupakan tindakan tidak bersahabat terhadap Indonesia. Pemerintah bisa lakukan protes diplomatik," kata Hikmahanto.

Dalam pertemuan tingkat tinggi pada Kamis, 14 Juli, para pemimpin MSG memutuskan menunda keputusan mengenai keanggotaan ULMWP sampai September. Sementara itu, MSG akan melakukan perbaikan terhadap persyaratan menjadi anggota.

Dua anggota penuh MSG -- Kepulauan Solomon dan Vanuatu – telah menyatakan dukungan ULMWP menjadi angota penuh, sementara tiga lain – Fiji, Papua New Guinea, dan Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis dari Kaledonia Baru – belum mengambil sikap.

Dialog dengan ULMWP

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Launrenzius Katepa mengatakan pemerintah pusat harus melakukan dialog dengan ULMWP guna mencari solusi damai terhadap masalah Papua.

"Kenapa ULMWP meminta (menjadi) anggota (penuh) MSG? Pasti ada yang salah selama ini, masalah sejarah dan kekerasan militer," kata anggota Komisi I DPRP Papua yang menangani masalah hak asasi manusia (HAM) dan politik ini.

Politikus dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini juga meminta pemerintah pusat untuk tidak melihat Papua dari sisi politik saja.

"Adili pelaku kejahatan di semua pelanggaran HAM, buka ruang demokrasi, dan berikan kebebasan kepada wartawan asing dan pekerja kemanusiaan bekerja secara bebas tanpa ada kecurigaan." – Rappler.com