Pernyataan lengkap CEO Telegram tentang pemblokiran di Indonesia
EFEKTIF? Pengamat terorisme Ali Fauzy menganggap pemblokiran aplikasi pesan pendek Telegram tidak akan efektif untuk memberantas terorisme. Foto oleh AFP
JAKARTA, Indonesia — Kementerian Komunikasi dan Informatika akhirnya memblokir sebagian aplikasi Telegram pada Jumat, 14 Juli. Akses yang diblokir yakni berupa 11 Domain Name System (DNS) yang digunakan di komputer. Aplikasi pesan pendek tersebut masih bisa digunakan melalui ponsel tanpa ada kendala.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara beralasan aplikasi itu kerap dijadikan pilihan oleh para teroris untuk berkomunikasi dan menyebarkan ajaran radikal, termasuk panduan membuat bom. Dia mengatakan ada puluhan ribu halaman yang mengandung materi terorisme terdapat di ragam channel Telegram.
"Di Telegram, kami cek ada 17 ribu halaman mengandung terorisme, radikalisme, membuat bom, dan lainnya. Semua ada. Jadi harus diblok, karena kita anti radikalisme," kata Rudiantara pada Jumat kemarin seperti dikutip media.
CEO Telegram Pavel Durov sebelumnya sudah membuat pernyataan melalui akun Twitter. Ketika menjawab keluhan dari seorang warga net, Durov mengaku belum menerima keluhan dari Pemerintah Indonesia.
That's strange, we have never received any requests/complaints from the Indonesian government. We'll investigate and make an announcement.
— Pavel Durov (@durov) July 14, 2017
Tetapi, pagi ini, Durov mengklarifikasi pernyataannya itu. Dia mengatakan aksi pemblokiran ini hanya kesalahpahaman komunikasi antara Pemerintah Indonesia dengan Telegram.
Berikut pernyataan lengkap pendiri Durov di channel resminya pada Minggu, 16 Juli tentang pemblokiran yang dilakukan oleh Kemenkominfo terhadap aplikasi tersebut.
“Banyak dari pengguna awal Telegram datang dari Indonesia dan saat ini kami telah memiliki jutaan pengguna di negara yang indah ini. Secara pribadi, saya sangat menyukai Indonesia — saya pernah berkunjung beberapa kali dan memiliki banyak teman di di sana.
Jadi saya kecewa saat mendengar Kementerian Komunikasi dan Informatika merencanakan pemblokiran Telegram di Indonesia. Ternyata Kemenkominfo sempat mengirimkan email berisi daftar public channel yang digunakan oleh para teroris, dan tim kami tidak sempat memproses laporan tersebut dengan cepat.
Sayangnya, saya tidak mengetahui permintaan ini, yang menyebabkan adanya miskomunikasi antara kami dengan Kemenkominfo. Untuk memperbaiki situasi ini, kami akan menerapkan tiga tahapan solusi berikut:
- Kami telah memblokir seluruh public channel yang berkaitan dengan teroris yang sebelumnya telah dilaporkan kepada kami oleh Kemenkominfo.
- Kami telah membalas email Kemenkominfo untuk membangun hubungan komunikasi langsung, sehingga kami dapat bekerja lebih efisien dalam mengidentifikasi dan memblokir propaganda teroris di masa depan.
- Kami telah membentuk tim moderator khusus yang mengerti bahasa dan budaya Indonesia agar dapat memproses laporan tentang konten terorisme dengan lebih cepat dan akurat.
Telegram memang dienkripsi dengan kuat dan berorientasi pada privasi pengguna, tetapi kami bukan rekan dari teroris — bahkan, setiap bulan kami memblokir ribuan public channel yang berkaitan dengan ISIS dan mempublikasikannya di channel @isiswatch. Secara terus menerus kami juga mencoba untuk lebih efisien dalam mencegah propaganda teroris serta selalu terbuka dengan ide-ide baru untuk memperkuat upaya ini.
Kami telah mengirimkan email untuk Kemenkominfo mengenai tiga solusi yang kami tawarkan tersebut dan sedang menunggu balasan dari mereka. Saya yakin kita akan bisa secara efisien memberantas propaganda teroris tanpa harus mengganggu jutaan pengguna Telegram lainnya di Indonesia. Saya akan terus memberikan kabar terkini lewat channel ini tentang perkembangan Telegram di Indonesia dan di seluruh dunia.
Lalu, apa komentar dari Kemkominfo mengenai pernyataan Durov itu? Direktur Jenderal Aptika Samuel Abrijani Pangerapan mengaku sudah membaca pernyataan Durov melalui channel Telegram. Tetapi, dia belum membaca e-mail resmi yang dikirim tim Telegram kepada Kemkominfo.
"Ini kan hari libur dan saya sedang berada di luar kota, jadi belum sempat mengecek," ujar Samuel ketika dihubungi Rappler pada Minggu, 16 Juli.
Dia mengatakan akan segera memproses dan mengambil keputusan apakah akan mencabut pemblokiran sebagian itu. Informasi lengkapnya, kata Samuel, akan disampaikan oleh Kemkominfo dalam jumpa pers yang digelar pada Senin esok. — dengan laporan Santi Dewi/Rappler.com
Ayo langganan Indonesia wRap
