Berita hari ini: Jumat, 2 Juni 2017

Perkembangan berita terbaru yang perlu Anda ketahui.

%

%

%

%

%

%

%

%

Hello!

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Jumat, 2 Juni 2017.

Gubernur DKI terpilih: Bully Anies-Sandi tidak akan kurangi suara

SALAM. Pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan (kanan) dan Sandiaga Uno memberi salam dalam rapat pleno terbuka di Kantor KPU DKI Jakarta, Jumat, 5 Mei. Foto oleh Rosa Panggabean/ANTARA

SALAM. Pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan (kanan) dan Sandiaga Uno memberi salam dalam rapat pleno terbuka di Kantor KPU DKI Jakarta, Jumat, 5 Mei. Foto oleh Rosa Panggabean/ANTARA

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno menghadiri acara syukuran kader Gerindra dari berbagai lintas agama. Anies mengajak warga untuk menatap masa depan.

Kurangi perilaku saling merisak, karena Pilkada DKI sudah selesai. Ke depan, Anies berjanji untu merangkul dan mengayomi semua golongan.

“Tidak perlu membalas kalau di-bully. Pilkada sudah selesai. Bully Anies-Sandi tidak mengurangi suara. Memuji Anies-Sandi juga tidak akan menambah suara,” ujar Anies ketika memberikan pidato di Jakarta.

Dia berjanji akan menjamin kebebasan beragama bagi semua warga. Mantan Mendikbud itu mengatakan Jakarta bukan hanya milik satu golongan tetapi seluruh warga DKI.

“Jangan pernah khawatir, kami berdua fokusnya tiga program. Kami tidak pernah fokus pada identitas. Kami fokus pada satu isu pendidikan, dua isu lapangan pekerjaan dan tiga isu biaya hidup. Kami akan selalu fokus pada program,” kata dia. Selengkapnya baca di sini.

Menteri Siti: Indonesia tidak terpengaruh keputusan AS soal Perjanjian Paris

COP 21. Menteri LHK Siti Nurbaya saat menyampaikan implementasi COP 21 Paris di IFI, Jakarta, pada 13 September 2016. Foto oleh IFI.

COP 21. Menteri LHK Siti Nurbaya saat menyampaikan implementasi COP 21 Paris di IFI, Jakarta, pada 13 September 2016. Foto oleh IFI.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan Indonesia tidak akan terpengaruh keputusan Presiden Amerika Serikat untuk keluar dari Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim. Sebab, Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi kesepakatan tersebut dengan menerbitkan UU Nomor 16 tahun 2016 yang bertujuan menurunkan pemanasan suhu bumi yang disebabkan emisi gas karbon hingga 2 derajat Celcius.

“Kan kita mau menurunkannya menjadi 2 derajat atau 1,5 derajat Celcius. Sekarang, diperkirakan masih 3,5 derajat Celcius dan akan berbahaya kalau tidak ditangani dengan baik. Indonesia saya kira berdasarkan UU dan UUD, kita akan jalan terus,” ujar Siti yang ditemui di Jakarta.

Dia juga menegaskan jika terkait isu lingkungan, maka posisi Indonesia tidak akan goyah. Apalagi karena Presiden Donald Trump memutuskan mundur dari kesepakatan itu.

Ketegasan Indonesia untuk tetap berpegang teguh mengimplementasikan Perjanjian Paris mengacu pada tiga justifikasi. Pertama, Pasal 28h ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kedua, mempertimbangkan bahwa ekosistem Indonesia merupakan negara kepulauan yang di beberapa wilayahnya sangat rentan terhadap akibat kenaikan suhu bumi. Ketiga, bahwa Kesepakatan Paris dinilai sebagai instrumen yang baik dan sistematis, terdiri dari kumpulan metodologi untuk membantu pemerintah Indonesia mewujudkan lingkungan yang lebih baik dengan berbagai ukuran. Selengkapnya baca di sini.

Alumni 212 akan gelar tablig akbar pada 9 Juni di Masjid Istiqlal

KRIMINALISASI ULAMA. Massa dari alumni 212 meminta kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap pihak yang berupaya melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Foto oleh Anggar Devi/Rappler

KRIMINALISASI ULAMA. Massa dari alumni 212 meminta kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap pihak yang berupaya melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Foto oleh Anggar Devi/Rappler

Alumni Aksi Bela Islam 2 Desember (212) akan terus melakukan aksi untuk membela pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab yang kini tengah terbelit kasus percakapan bermuatan pornografi. Sebagai bentuk dukungan, rencananya mereka akan mengerahkan massa yang lebih besar pada Jumat, 9 Juni.

“Insya Allah, Jumat depan kita enggak di sini lagi (Masjid Sunda Kelapa). Tapi, kami bikin acara besar di (Masjid) Istiqlal,” ujar Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Sambo di Masjid Sunda Kelapa.

Acara itu menurutnya dirancang berupa tablig akbar. Acara tersebut, kata Sambo, menjadi cara untuk menguji kesiapan umat dalam menyambut Rizieq yang diprediksi segera kembali ke Indonesia. Saat ini, dia tengah berada di Arab Saudi.

“Tablig akbar, membangkitkan semangat umat, cinta ulama, bela agama gitu,” kata dia.

Seandainya yang datang ke Masjid Istiqlal antara 500 ribu hingga 1 juta maka itu berarti umat sudah siap.

“Pokoknya Habib pulang atau tidak (ke Indonesia) tergantung kesiapan kita semua,” katanya. Selengkapnya baca di sini.

Presiden Jokowi tunjuk 9 orang sebagai dewan pengarah pembinaan Pancasila

PAMERAN ARSIP. Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan (kedua kanan) meninjau pameran arsip naskah dan foto dokumentasi pada peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis, 1 Juni. Foto oleh Puspa Perwitasari/ANTARA

PAMERAN ARSIP. Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan (kedua kanan) meninjau pameran arsip naskah dan foto dokumentasi pada peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis, 1 Juni. Foto oleh Puspa Perwitasari/ANTARA

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) akan diisi oleh berbagai tokoh masyarakat dan agama sebagai dewan pengarah yang berjumlah sekitar 9 orang. Lembaga baru yang dibentuk dengan Perpres nomor 54 tahun 2017 itu bertugas memperkuat pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pengamalan Pancasila itu akan terintegrasi dengan program pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan program lainnya.

“Nanti secara kelembagaan terdiri atas Dewan Pengarah dan Eksekutif. Dewan Pengarah komponennya ada tiga, yakni negara, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Kira-kira jumlahnya ada sembilan orang,” ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung Pancasila.

Dia mengatakan dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan menerbitkan keppres untuk menentukan siapa saja Dewan Pengarah dan kepala eksekutifnya. Unit kerja itu, kata dia, nantinya akan menyesuaikan dengan situasi perkembangan teknologi dan model pendidikan.

Artinya, akan ada inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran Pancasila melalui UKP PIP.

“Saya juga yakin banyak inovasi yang akan dikembangkan oleh lembaga ini. Tunggu mereka terbentuk dulu, maka mereka akan merumuskan program lebih detail,” kata dia. Selengkapnya baca di sini.

KPK akan tindak lanjuti dugaan aliran dana ke rekening Amien Rais

REFORMASI. Tokoh Reformasi Amien Rais (tengah) memberikan pidato saat menghadiri 'Refleksi 19 Tahun Reformasi' di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu, 20 Mei. Foto oleh Reno Esnir/ANTARA

REFORMASI. Tokoh Reformasi Amien Rais (tengah) memberikan pidato saat menghadiri 'Refleksi 19 Tahun Reformasi' di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu, 20 Mei. Foto oleh Reno Esnir/ANTARA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindak lanjuti dugaan adanya aliran dana kepada mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Amien Rais dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. Wakil Ketua KPK, Laoede Muhammad Syarif mengatakan penyidik akan terus memantau dan mencermati persidangan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari.

Penyidik, kata Laoede, bisa saja memanggil Amein Rais untuk dimintai keterangan jika dianggap perlu.

“Pasti (dipanggil) tetapi perlu diklarifikasi. Tapi nanti dilihat dulu,” ujarnya.

Sementara, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan penyidik akan menganalisa semua fakta yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah berikutnya.

“Nanti, juga penuntut umum akan menyampaikan hasilnya secara berjenjang ke KPK,” kata Febri.

Adanya aliran dana ke Amien terungkap dalam sidang pembacaan tuntutan atas Siti Fadilah di Pengadilan Tipikor. Mantan Ketua Partai Amanat Nasional itu dituding menerima dana senilai total Rp 600 juta dari proyek pengadaan alat-alat kesehatan. Jaksa penuntut umum KPK, Iskandar Marwanto mengatakan ada dana yang disetor ke rekening Amien sebanyak enam kali. Selengkapnya baca di sini. - Rappler.com

Ayo langganan Indonesia wRap