Berita hari ini: Rabu, 12 Juli 2017

Perkembangan berita terbaru yang perlu Anda ketahui

%

%

%

%

%

%

%

%

Hello!

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Rabu, 12 Juli 2017.

Pansus angket KPK datangi Mabes Polri

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar berjalan menuruni tangga seusai diperiksa gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/7). Foto oleh Hafidz Mubarak A/ANTARA

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar berjalan menuruni tangga seusai diperiksa gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/7). Foto oleh Hafidz Mubarak A/ANTARA

Pemimpin dan anggota Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR menyambangi Mabes Polri di Jakarta, Rabu siang 12 Juli 2017.

Rombongan Pansus Angket ini antar lain terdiri dari Agun Gunandjar (Ketua), Muhammad Misbakhun, Dossy Iskandar, Edi Wijaya Kusuma dan Syahroni.

Selain itu ada John Kennedy Aziz, Masinton Pasaribu, Hendriyoso Diningrat, Taufiqulhadi, Bambang Soesatyo, Herman Heri dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Menurut Wakil Kepala Polri Komjen Pol Syafruddin kunjungan tersebut merupakan kunjungan silaturahim. "Halal bihalal itu, silaturahim," katanya.

Ia meminta media tidak mencurigai kunjungan itu sebagai bagian dari upaya untuk melemahkan KPK. Baca berita selengkapnya di sini.

Sandiaga: Program DP 0 rupiah hanya untuk warga yang punya pendapatan Rp7 - Rp 10 juta

SERAHKAN DOKUMEN. Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memasuki gedung saat akan menyerahkan dokumen pendaftaran di Kantor KPUD DKI Jakarta, Jumat, 23 September. Foto oleh Rivan Awal Lingga/ANTARA

SERAHKAN DOKUMEN. Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memasuki gedung saat akan menyerahkan dokumen pendaftaran di Kantor KPUD DKI Jakarta, Jumat, 23 September. Foto oleh Rivan Awal Lingga/ANTARA

Wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan program rumah DP 0 rupiah yang digagas bersama gubernur terpilih ternyata hanya bisa dijangkau oleh masyarakat yang memiliki penghasilan cukup tinggi per bulannya. Rata-rata mereka harus memiliki penghasilan Rp 7 hingga Rp 10 juta.

Pernyataan itu disampaikan mantan Ketua KADIN itu saat ditanya soal solusi bagi warga yang direlokasi ke rumah susun sewa. Mereka ingin unit rusun di sana berubah menjadi hak milik. Warga bertanya apakah mereka dapat memiliki unit rusun melalui program DP 0 rupiah.

“Itu mereka harus dipastikan sanggup mencicil. Karena DP 0 rupiah kategorinya untuk pendapatan sekitar Rp 7-Rp 10 juta per bulan. Kalau di bawah itu (penghasilannya) enggak cocok untuk pola rumah dengan DP 0 rupiah,” ujar Sandiaga di posko pemenangannya di area Melawai.

Konsep rusunawa diklaim Sandi berbeda dengan program DP rumah 0 rupiah yang sudah lama dia gadang-gadang bersama Anies. Bagi warga yang penghasilannya di bawah Rp 7 juta, Sandiaga menyebut sedang disiapkan skema kepemilikan rumah lain yang memungkinkan. Selengkapnya baca di sini.

Anggota pansus klaim temukan markup dalam pembangunan gedung baru KPK

GEDUNG BARU KPK. Maket gedung KPK yang dipersiapkan untuk peresmian gedung baru KPK. Foto oleh Hafidz Mubarak A/ANTARA

GEDUNG BARU KPK. Maket gedung KPK yang dipersiapkan untuk peresmian gedung baru KPK. Foto oleh Hafidz Mubarak A/ANTARA

Anggota Panitia Khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi, Muhammad Misbakhun mengatakan ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penggelembungan anggaran dalam pembangunan gedung baru KPK. Isu ini ditemukan ketika pansus KPK berkunjung ke BPK pada pekan lalu.

“Kalau temuan BPK banyak banget gue. Ada markup gedung baru KPK sebesar Rp 600 juta dan itu dikembalikan,” ujar Misbakhun di Gedung DPR Jakarta.

Walau telah dikembalikan, dia menyebut, bukan berarti peristiwa markup itu tidak ada.

“Masa bangun gedung KPK ada markup? Itu ada audit tahun 2017,” kata politikus Partai Golkar itu.

Selain mengklaim ada temuan soal markup anggaran gedung baru, pansus KPK juga menemukan beberapa masalah di dalam anggaran KPK. Tetapi, Misbakhun enggan membeberkannya lebih jauh.

Sementara, juru bicara KPK Febri Diansyah membantah adanya markup anggaran dalam pembangunan gedung KPK baru seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota pansus KPK. Menurut Febri, tudingan mengenai markup merupakan sebuah kekeliruan.

“Kami harap pihak-pihak yang membaca audit BPK dapat membaca secara utuh dan kemudian tidak menggunakan bahasa-bahasa yang justru menjadi tuduhan,” kata Febri.

Dia menjelaskan justru hasil audit BPK tahun ini mengenai pembangunan gedung KPK malah menyatakan hal sebaliknya. BPK, kata dia, malah merekomendasikan kepada KPK untuk melakukan penagihan kembali karena adanya kelebihan pembayaran.

“Dan itu sudah diselesaikan oleh pihak kontraktor dan sudah dibayarkan,” tutur dia. Selengkapnya baca di sini.

Perangi narkoba, Risma akan terima penghargaan dari Presiden

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (6/7). Foto oleh Moch Asim/ANTARA

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (6/7). Foto oleh Moch Asim/ANTARA

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo atas usahanya memerangi narkoba di Surabaya. Penghargaan akan diberikan pada Kamis, besok.

Risma akan menerima penghargaan tersebut di Taman Mini Indonesia Indah. Selain Presiden Jokowi, acara pemberian penghargaan juga akan dihadiri Kepala BNN Irjen Pol Budi Waseso.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya AKBP Suparti mengatakan Risma layak menerima penghargaan karena ia aktif mendorong Pemkot Subaya dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

“Peran aktif dari SKPD Pemkot dalam memerangi narkoba yang menjadi salah satu indikasi kami mengusulkan beliau hingga mendapat penghargaan," kata Suparti, Rabu 12 Juli 2017. Baca berita selengkapnya di sini.

Rapor Menteri Jokowi: Masih ada yang sibuk seremonial dan tidak produktif

RAPAT. Presiden Joko WIdodo (kedua kanan) bersama Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin Rapat Terbatas membahas persiapan pelaksanaan Asian Games 2018, Jakarta, Senin, 24 Oktober 2016. Foto oleh Yudhi Mahatma/ANTARA

RAPAT. Presiden Joko WIdodo (kedua kanan) bersama Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin Rapat Terbatas membahas persiapan pelaksanaan Asian Games 2018, Jakarta, Senin, 24 Oktober 2016. Foto oleh Yudhi Mahatma/ANTARA

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengaku telah menyerahkan hasil evaluasi akuntabilitas kementerian dan lembaga negara kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Rapor tersebut sudah diserahkan pada bulan Februari lalu.

Namun, Asman tidak tahu apakah rapor tersebut akan digunakan oleh Jokowi sebagai landasan untuk melakukan perombakan kabinet.

“Apakah digunakan sebagai dasar reshuffle, saya enggak tahu,” kata dia.

Lalu, bagaimana hasil rapor para Menteri pada tahun ini? Menurut Asman ada empat kementerian dan lembaga yang mendapat nilai terendah yaitu D dan tiga kementerian dan lembaga yang mendapat nilai C. Sisanya mendapatkan nilai di atas C.

Namun, dia menolak kementerian atau lembaga mana saja yang mendapat rapor rendah. Alasannya, ia tidak ingin membuat gaduh di tengah isu perombakan Kabinet Kerja saat ini.

“Masih ada (Menteri) yang sibuk dengan seremonial, sibuk dengan acara dan tidak produktif,” tutur Asman.

Institusi yang dipimpin Asman melakukan penilaian berdasarkan evaluasi akuntabilitas kementerian yang dilakukan setiap tahun. Indikatornya adalah penerapan program kerja, dokumentasi target tujuan dan pencapain organisasi.

Pada 2015, ada empat kementerian yang memperoleh nilai akuntabilitas terendah versi Kementerian PAN, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah; serta Kementerian Ketenagakerjaan. Enam bulan setelah hasil itu dipublikasikan, Jokowi mengganti Menteri Desa saat itu, Marwan Jafar dengan Eko Putro Sanjoyo. Selengkapnya baca di sini.

- Rappler.com

Ayo langganan Indonesia wRap