Berita hari ini: Senin, 14 Agustus 2017

Perkembangan berita terbaru yang perlu Anda ketahui

%

%

%

%

%

%

%

%

Hello!

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Senin, 14 Agustus 2017.

First Travel angkat tangan soal penggantian kerugian calon jemaah

ANTRE. Warga antre untuk mengurus pengembalian dana atau "refund" terkait permasalahan umroh promo di Kantor First Travel, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Juli. Foto oleh Sigid Kurniawan/ANTARA

ANTRE. Warga antre untuk mengurus pengembalian dana atau "refund" terkait permasalahan umroh promo di Kantor First Travel, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Juli. Foto oleh Sigid Kurniawan/ANTARA

Biro perjalanan umrah First Travel mengaku angkat tangan terhadap kerugian calon jemaah umrah yang belum diberangkatkan ke Arab Saudi. Kuasa hukum First Travel, Eggy Sudjana, mengatakan kliennya sulit mengembalikan kerugian kepada para calon jemaah karena kedua direktur utamanya tengah ditahan.

“Kami tidak akan bertanggung jawab untuk memenuhi kerugian. Bagaimana mau bertanggung jawab jika izinnya sudah dicabut, dia ditahan,” ujar Eggy di kawasan Cikini.

Melihat kondisi kedua kliennya ditahan, pihaknya memastikan juga tak bisa memenuhi janji terhadap para calon jemaah yang mengajukan. Lagipula, izin operasi First Travel juga sudah dicabut pemerintah. Jadi, bagaimana mau memberangkatkan para calon jemaah.

Eggy justru meminta pemerintah ikut bertanggung jawab mengembalikan uang calon jemaah umrah. Sebab, karena keputusan OJK dan Kementerian Agama, situasinya bertambah buruk.

“Karena yang menutup itu pemerintah, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah,” ujar Eggy.

Selengkapnya baca di sini.

Patrialis Akbar dituntut 12,5 tahun penjara

Terdakwa kasus dugaan suap "judicial review" di Mahkamah Konstitutsi (MK) Patrialis Akbar (kiri) mendengarkan keterangan saksi Kamaludin (kiri) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (31/7). FOTO oleh Sigid Kurniawan/ANTARA

Terdakwa kasus dugaan suap "judicial review" di Mahkamah Konstitutsi (MK) Patrialis Akbar (kiri) mendengarkan keterangan saksi Kamaludin (kiri) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (31/7). FOTO oleh Sigid Kurniawan/ANTARA

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dituntut hukuman 12,5 tahun penjara plus denda Rp 500 juta subsider 6 bulan. Jaksa menyatakan Patrialis terbukti melakukan korupsi untuk mempengaruhi perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait permohonan uji materi UU no 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"Terdakwa Patrialis Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan korupsi secara sah bersama-sama," kata Jaksa KPK Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 14 Agustus 2017.

Patrialis, kata jaksa penuntut, terbukti menerima hadiah atau janji dari Basuki Hariman Dan Ng Feny selaku pemohon perkara nomor 129/PUU-XIII/2015. Hal itu dibuktikan dari pemberian sejumlah uang dari Basuki Hariman dan Ng Fenny melalui Kamaludin. "Terdakwa terbukti menerima uang sebesar USD 10 ribu dan Rp 4.000.043.100 untuk kepentingan terdakwa," kata Lie. Baca berita selengkapnya di sini.

Komisi Yudisial selidiki hilangnya nama Setya Novanto dari vonis kasus korupsi e-KTP

BERSAKSI. Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kiri) bersama Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto (kanan) bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 6 April. Foto oleh Akbar Nugroho Gumay/ANTARA

BERSAKSI. Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kiri) bersama Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto (kanan) bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 6 April. Foto oleh Akbar Nugroho Gumay/ANTARA

Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari mengaku telah membentuk tim investigasi terkait hilangnya nama Ketua DPR Setya Novanto dalam berkas vonis Irman dan Sugiharto. Padahal, nama Setya sebelumnya tercantu dalam berkas dakwaan sebagai pihak yang mengatur nominal anggaran proyek pengadaan e-KTP.

“Kami menurunkan tim investigasi untuk meneliti itu. Tentu kan sebagai representasi publik, kami akan menangkap itu sebagai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi, itu masukan bagi kami,” ujar Aidul.

Ia menjelaskan saat ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam prosesnya, seperti pemeriksaan saksi dan bukti yang ada. Ia menambahkan biasanya proses pemeriksaan hingga keluarnya rekomendasi ke Mahkamah Agung membutuhkan waktu sekitar 60 hari. Namun, ada juga dalam kasus tertentu, bisa saja rekomendasi keluar dalam waktu satu hingga dua minggu. Selengkapnya baca di sini.

Polisi: 18 WNI terduga ISIS akan diperiksa 1 minggu di Sentul

TERDUGA ISIS. 18 WNI yang dideportasi dari Timur Tengah dan diduga mantan petempur ISIS akan diperiksa di Bogor selama satu pekan. Ilustrasi oleh Rappler

TERDUGA ISIS. 18 WNI yang dideportasi dari Timur Tengah dan diduga mantan petempur ISIS akan diperiksa di Bogor selama satu pekan. Ilustrasi oleh Rappler

18 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga pernah menjadi petempur kelompok ISIS akan diperiksa selama tujuh hari di Sentul, Bogor. Mereka sudah tiba di Indonesia pada Sabtu kemarin.

“Selanjutnya, rombongan deportan akan dibawa ke BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) Sentul Bogor. Akan ada penyerahan dari Ibu Menteri Luar Negeri kepada Kepala BNPT dan Densus 88 Anti Teror. Untuk hasil interogasi lebih lanjut akan dilaporkan,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto.

Sementara, Kepala Bidang Bina Mitra Divisi Humas Polri Kombes Awi Setiono mengatakan pemeriksaan interogasi terhadap 18 orang itu akan makan waktu. Minimal dalam waktu satu pekan. Pemeriksaan akan dilakukan oleh anggota Densus 88 Anti Teror.

Jika dalam hasil pemeriksaan satu pekan tidak membuktikan mereka terlibat ISIS, mereka tetap akan diberi layanan peluruhan ideologi radikal. Selengkapnya baca di sini.

KPK: Kematian Johannes Marliem tidak berpengaruh terhadap penyidikan kasus e-KTP

BARANG BUKTI. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengatakan barang bukti percakapan yang konon mencapai 500 GB, tidak pernah ditunjukkan Johannes Marliem kepada KPK. Foto diambil dari situs Johannes Marliem

BARANG BUKTI. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengatakan barang bukti percakapan yang konon mencapai 500 GB, tidak pernah ditunjukkan Johannes Marliem kepada KPK. Foto diambil dari situs Johannes Marliem

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan tewasnya Johannes Marliem di Los Angeles tidak berpengaruh terhadap proses penyidikan kasus korupsi KTP Elektronik. Lagipula materi dan bukti yang diklaim Johannes, kata Saut, tidak pernah disampaikan ke KPK. Ia hanya menyampaikan itu kepada media.

“Tidak ada pengaruh yang meninggal (Johannes Marliem) itu,” ujar Saut di Cirebon.

Menurutnya, kasus korupsi e-KTP sudah masuk ke tahap penyidikan dan sudah final. Beberapa tersangka pun sudah ditetapkan oleh lembaga anti rasuah tersebut. Kesaksian Johannes, menurut Saut, sudah tidak lagi terlalu penting.

Akan menjadi berbeda, katanya, jika penyidik membuka kembali kasus tersebut untuk dilakukan pengembangan.

“Kecuali kita akan kembangkan hal lain, nanti kita lihat apakah almarhum ini punya data apa saja,” kata dia.

Ia mengungkapkan sejauh ini KPK belum mendengar dan melihat secara langsung apa yang disebut sebagai bukti rekaman yang konon mencapai 500 GB tersebut. Pasalnya, hal itu baru diungkapkan Johannes pada media dan bukan ke KPK.

Namun, Saut tetap berharap bukti yang dimiliki Johannes bisa didapat oleh penyidik. Sehingga, kasus korupsi e-KTP bisa dikembangkan dan diusut hingga tuntas. Selengkapnya baca di sini.

- Rappler.com

Ayo langganan Indonesia wRap