Berita hari ini: Jumat, 1 September 2017

Perkembangan berita terbaru yang perlu Anda ketahui

%

%

%

%

%

%

%

%

Hello!

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Jumat, 1 September.

Menpora: Uang akomodasi baru diganti jika tempat menginap atlet memiliki

SAMBUTAN. Menpora Imam Nahrawi memberikan sambutan disela-sela Pelatihan Tenaga Kepemudaan Bidang Kedaulatan Pangan di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 26 Juli. Foto oleh M Risyal Hidayat/ANTARA

SAMBUTAN. Menpora Imam Nahrawi memberikan sambutan disela-sela Pelatihan Tenaga Kepemudaan Bidang Kedaulatan Pangan di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 26 Juli. Foto oleh M Risyal Hidayat/ANTARA

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi atlet timnas jika ingin uang akomodasinya diganti. Salah satu yang harus dipenuhi memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Akomodasi dapat diberikan jika tempatnya memenuhi standar, ada NPWP,” kata Imam di Jakarta.

Lalu, bagaimana dengan nasib atlet tolak lontar peluru Eki Febri? Menurut Imam, kasus atlet berusia 25 tahun itu beda lagi. Dalam laporan yang ia terima, Eki selama ini memilih tinggal di rumahnya sendiri ketika berlatih di Bandung, Jawa Barat untuk persiapan SEA Games 2017.

“Sahabat kita Eki Febri memilih tinggal di rumah. (Uang) akomodasi tidak bisa diberikan seperti itu,” kata Imam.

Ia kemudian menjelaskan, alasan keterlambatan pencairan dana akomodasi dan honor bagi atlet Pelatnas karena Kementerian yang ia pimpin berhati-hati dalam urusan pengelolaan keuangan sehingga harus memenuhi administrasi keuangan negara.

“Selama pembiayaan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, siapa pun harus tertib administrasi termasuk sahabat atlet atletik kita Eki Febri. Dia juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku," katanya. Selengkapnya baca di sini.

Praja IPDN dipukuli rekannya karena masalah asmara

PRAJA. Ilustrasi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Foto oleh Humas Kabupaten Tanah Bumbu

PRAJA. Ilustrasi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Foto oleh Humas Kabupaten Tanah Bumbu

Aksi tindak kekerasan kembali terjadi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Kali ini aksi pemukulan dialami seorang praja asal Riau.

Aksi pemukulan berlangsung pada 19 Agustus lalu. Praja asal Riau itu ditampar dan dipukul oleh lima orang praja.

“Yang jelas kesimpulan itu bahwa ada suatu perencanaan. Ada pemukulan dan orang lain yang ikut muncul. Dari 10 (praja) itu yang mukul berjumlah 5 orang,” ujar Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo usai bertemu Rektor IPDN.

Hasil visum menunjukkan terdapat luka dan memar di wajah korban.

“Itu yang menandakan adanya kejadian pemukulan,” katanya.

Para pelaku, menurut Hadi, lebih dulu menutupi korban dengan menggunakan selimut. Korban kemudian dibawa ke tiga lokasi berbeda. Pelaku yakni praja asal Kalimantan Barat.

“Pemukul lainnya bilang pada saat korban membuka selimut dikira melawan. Lainnya ikut menghantam juga,” kata dia.

Menurut Hadi, pemukulan dilakukan karena korban meminta izin saat berpacaran dengan praja asal Kalimantan Barat. Selengkapnya baca di sini.

Hati dari hewan kurban yang disumbang Presiden Jokowi mengandung cacing hati

DAGING HEWAN KURBAN. Panitia memotong daging hewan kurban di Masjid Darul Muttakin Minasaupa Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 1 September. Foto oleh Yusran Uccang/ANTARA

DAGING HEWAN KURBAN. Panitia memotong daging hewan kurban di Masjid Darul Muttakin Minasaupa Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 1 September. Foto oleh Yusran Uccang/ANTARA

Hati dari sapi kurban yang disumbang Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang disembelih di Bantul, Yogyakarta tidak dapat dikonsumsi oleh warga. Hal itu karena terdapat cacing di dalam organ hati.

Warga dan panitia sempat berhenti ketika menyembelih hewan kurban yang disumbang Jokowi. Mereka terlihat berkonsultasi dengan petugas kesehatan.

Petugas kemudian memeriksa organ hati dan membelahnya. Ternyata, keluar cacing saat hati dibelah. Petugas kemudian meminta agar hati sapi tersebut dikuburkan.

Menurut petugas kesehatan dari Puskeswan Pundong, drh. Sri Rahayu hati sapi terkena faciolosis atau hati yang terserang fasciola hepaticia. Semua jaringan di hati sapi tersebut sudah rusak.

“Jika dikonsumsi maka bisa menyebabkan keracunan seperti muntah, mual dan diare. Maka, kami minta untuk dikubur,” kata Sri. Selengkapnya baca di sini.

Pengajuan WNI Gloria Natapraja Hamel ditolak Mahkamah Konstitusi

BERTUGAS. Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) asal Jawa Barat Gloria Natapraja Hamel (kanan) dan Alldy Padlyma (kiri) mengekspresikan kegembiraan seusai bertugas sebagai Tim Penjaga Gordon saat Upacara Penurunan Bendera HUT ke-71 Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 17 Agustus 2016. Foto oleh Yudhi Mahatma/ANTARA

BERTUGAS. Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) asal Jawa Barat Gloria Natapraja Hamel (kanan) dan Alldy Padlyma (kiri) mengekspresikan kegembiraan seusai bertugas sebagai Tim Penjaga Gordon saat Upacara Penurunan Bendera HUT ke-71 Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 17 Agustus 2016. Foto oleh Yudhi Mahatma/ANTARA

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan mantan anggota paskibraka Gloria Natapraja Hamel. Artinya, kini ia tetap berstatus sebagai warga Prancis kendati pernah ikut mengibarkan bendera pusaka dalam HUT ke-71 di Istana Negara.

Putusan dibacakan hakim konstitusi yang juga ketua MK Arief Hidayat dalam sidang putusan di Gedung MK. Kekecewaan mendalam dirasakan Ibu Gloria, Ira Hartini Natapradja Hamel.

“Saya tidak mengerti MK menolak dengan alasan inkonstitusional. Kata MK ini merupakan kelalaian orang tua. Tetapi, saat ini saya menerima saja. Yang harus dipahami bentuk kelalaian itu jika saya tahu dan tidak melakukannya, baru lah saya dapat dibilang lalai. Tetapi, ini saya tidak tahu,” ujar Ira.

Menurutnya, MK tidak mempertimbangkan saksi fakta yang ada. Kendati pengajuan WNI Gloria ditolak, namun Ira akan berupaya melalui jalur lainnya yakni naturalisasi.

Sayang, itu pun juga harus memenuhi beberapa syarat yang dinilai cukup berat.

Masak harus ada NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Ini kerja saja belum. Lalu, kami diminta membayar Rp 50 juta sebagai syarat naturalisasi yang dibayarkan ke rekening negara. Itu pun belum tentu akan dikabulkan. Jadi, uang saya akan ke mana, apakah akan hangus begitu?” tanya Ira.

Ia pun menyoroti keluarga lain yang juga memiliki permasalahan yang sama dengan Gloria. Banyak di antara mereka yang juga tidak mengetahui mengenai aturan memiliki anak dari hasil perkawinan campuran.

Ia mengaku akan terus berdiskusi dengan suaminya sambil menunggu usia Gloria mencapai 18 tahun. Selengkapnya baca di sini.

Dipolisikan Direktur Penyidik KPK, Novel akan menghadapi dan menjalani

NOVEL. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan saat ditemui di Singapura, Selasa, 15 Agustus. Foto oleh Monalisa/ANTARA

NOVEL. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan saat ditemui di Singapura, Selasa, 15 Agustus. Foto oleh Monalisa/ANTARA

Penyidik senior Novel Baswedan mengaku telah mengetahui jika ia dilaporkan oleh Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aris Budiman ke polisi. Direktur berpangkat Brigadir Jenderal Kepolisian itu melaporkan Novel karena diduga telah melakukan pencemaran nama baik melalui surat elektronik.

Novel mengatakan Aris merupakan Direktur Penyidikan terburuk yang pernah dimiliki oleh lembaga anti rasuah tersebut. Surel yang dikirim atas nama pengirim ‘Wadah Kepegawaian KPK’, kemudian tersebar luas di kalangan internal KPK dan kepolisian.

“Terkait laporan, kami hadapi dan jalani saja,” ujar kakak kandung Novel Taufik Baswedan.

Kendati sudah tahu jika dilaporkan, namun pihak keluarga belum berkoordinasi dengan tim advokasi Novel. Taufik memandang isu pelaporan tersebut secara bijak.

“Kalau dari keluarga memang melihat ada pihak-pihak yang memang tidak suka dengan penegakan pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan menjadikan NB (Novel Baswedan) incaran. Mulai dari teror-teror dan kriminalisasi atau upaya-upaya lain untuk menjegal. Tapi, di dunia ini Allah memberikan sistem yang canggih. Jika, kamu berbuat buruk maka keburukan itu akan kembali ke dirinya sendiri,” kata dia.

Kasus pelaporan Aris sudah naik ke tahap penyidikan. Polisi pun telah memeriksa Aris. Ke depan, rencananya penyidik akan memanggil beberapa saksi. Selengkapnya baca di sini.

Eggi Sudjana bertemu Rizieq Shihab di Arab Saudi

PILKADA. Bakal Cagub Jatim, Eggi Sudjana (kiri) didampingi Bakal Cawagub Jatim, Edi Prasetio. Foto oleh Eric Ireng/ANTARA

PILKADA. Bakal Cagub Jatim, Eggi Sudjana (kiri) didampingi Bakal Cawagub Jatim, Edi Prasetio. Foto oleh Eric Ireng/ANTARA

Pengacara Eggi Sudjana mengaku bertemu dengan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ketika tengah menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Pertemuan itu terjadi ketika ia tengah menunaikan wukuf di Arafah.

Di tända itu juga terdapat imam besar FPI Jawa Barat Masum dan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Al-Khaththath.

“Yang foto bersama (dengan) Habib Rizieq, sebelah kanannya itu KH Masum, imam besar FPI Jawa Barat dan yang sebelah kiri akang KH Al Khatat. Ini sedang wukuf di Arafah mulai jam 11 hingga jam 19:00 malam,” kata Eggi.

Dalam wukuf tersebut, kata Eggi, Rizieq sempat memberikan khotbah. Temanya mengenai persamaan hak dalam ajaran Islam dengan wujudnya dalam pakaian ihram.

“Setelah itu, kami bergerak ke Muzalifah untuk mabit (bermalam),” kata dia.

Eggi saat ini tengah dikaitkan dengan kelompok Saracen yang diduga dibayar secara profesional untuk menyebar ujaran kebencian. Bahkan, dalam struktur organisasi di situs Saracen, terdapat nama Eggi sebagai dewan penasihat. Namun, Eggi membantah hal tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

- Rappler.com

Ayo langganan Indonesia wRap