Berita hari ini: Selasa, 26 September 2017

Perkembangan berita terbaru yang perlu Anda ketahui

%

%

%

%

%

%

%

%

Hello!

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Selasa, 26 September 2017.

Jokowi minta warga Bali agar mematuhi instruksi pejabat berwenang terkait bencana Gunung Agung

SAMBUTAN. Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri Silaturahmi Nasional Majelis (Silatnas) Majelis Tafsir Al Quran (MTA) di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 17 September. Foto oleh Mohammad Ayudha/ANTARA

SAMBUTAN. Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri Silaturahmi Nasional Majelis (Silatnas) Majelis Tafsir Al Quran (MTA) di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 17 September. Foto oleh Mohammad Ayudha/ANTARA

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengunjungi ribuan warga Bali yang mengungsi di Gelanggang Olahraga (GOR) Swecapura untuk memberikan bantuan dan dukungan moril. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberikan bantuan berupa benda-benda yang dibutuhkan oleh pengungsi dengan total lebih dari Rp 7,1 miliar.

Kepada para pengungsi, Jokowi mengaku memahami situasi mereka. Sebab, bencana letusan gunung api tidak mudah untuk dihadapi. Tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti hingga kapan mereka harus berada di tempat pengungsian.

“Kita tidak mengetahui dengan pasti kapan (Gunung Agung) akan meletus atau bahkan jadi meletus atau tidak. Kita juga belum dapat memprediksi dengan akurat kapan persisnya dan seberapa besar intensitasnya,” ujar Jokowi di lokasi pengungsian.

Pemerintah berjanji akan meminimalisasi kerugian masyarakat termasuk kerugian ekonomi. Tetapi, ia berharap agar warga tetap mengutamakan keselamatan dirinya masing-masing.

Banyak warga yang memilih kembali ke rumah mereka di siang hari untuk memberi makan ternaknya. Mereka baru kembali ke tempat pengungsian di malam hari. Padahal, petugas sudah mengimbau agar mereka menjauhi Gunung Agung dalam radius 9 dan 12 kilometer.

Jokowi pun mengingatkan agar semua warga mematuhi instruksi petugas berwenang terkait isu letusan Gunung Agung.

“Tujuannya agar kita semua dapat meminimalisasi seluruh dampak dari Gunung Agung ini. Tentu, kita semua memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk meringankan cobaan ini,” kata dia.

Komisi I akan panggil Panglima TNI Gatot Nurmantyo

DIPANGGIL KOMISI I. Komisi I DPR akan memanggil Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk mengklarifikasi pernyataannya soal adanya institusi di luar militer yang mengimpor secara ilegal 5.000 pucuk senjata. Foto oleh Indrianto Eko Suwarso/ANTARA

DIPANGGIL KOMISI I. Komisi I DPR akan memanggil Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk mengklarifikasi pernyataannya soal adanya institusi di luar militer yang mengimpor secara ilegal 5.000 pucuk senjata. Foto oleh Indrianto Eko Suwarso/ANTARA

Komisi I DPR berencana memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan. DPR ingin mengonfirmasi polemik dugaan penyelundupan 5.000 pucuk senjata api yang disebut Gatot dilakukan di luar instansi TNI dan Polri.

Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Supiadin Aries Saputra mengatakan rencananya pemanggilan akan dilakukan pada pekan depan. Gatot dan Budi akan dipanggil secara terpisah untuk mengantisipasi terjadinya benturan pernyataan.

“Komisi I berencana memanggil Panglima TNI dan BIN dalam forum berbeda. Kalau disamakan nanti membenturkan,” ujar Supiadin di gedung DPR.

Ia mengatakan sampai saat ini belum dapat memastikan apakah pernyataan Gatot merupakan fakta yang diperoleh dari hasil kerja Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Sebab, Menkopolhukam Wiranto membantah pernyataan Gatot dan mengatakan hanya ada pengadaan 500 senjata untuk pendidikan personel BIN.

Lagipula, kata Supiadin, segala kebijakan pengadaan senjata harus diketahui dan dilaporkan ke Kementerian Pertahanan. Selengkapnya baca di sini.

Manajemen akan bayar sisa gaji kepada eks karyawan 7-Eleven tapi minus pesangon

BAYAR GAJI. Manajemen PT Seven Eleven berjanji akan membayarkan tunggakan sisa gaji dan uang transportasi kepada eks pegawai mereka. Foto oleh Rappler

BAYAR GAJI. Manajemen PT Seven Eleven berjanji akan membayarkan tunggakan sisa gaji dan uang transportasi kepada eks pegawai mereka. Foto oleh Rappler

Manajemen PT Modern Internasional Tbk (MDRN) mengatakan sanggup untuk memenuhi tuntutan mantan pegawai PT Modern Sevel Indonesia atau pengelola 7-Eleven selaku anak usaha. Mereka akan membayarkan sisa gaji, uang transportasi dan tunjangan hari raya (THR). Namun, manajemen tidak akan membayarkan uang tunjangan pesangon.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Serikat Pekerja Sevel, Sumarsono usai bertemu dengan manajemen MDRN. Perseroan bersedia membayar tuntutan tersebut dengan nilai Rp 2,6 miliar.

“Tadi sudah ketemu manajemen, walau progresnya sedikit yakni mencakup gaji, sisa THR, dan transportasi,” ujar Sumarsono di kantor Modern Internasional, Jakarta.

Yang menarik kesepakatan itu dicapai hanya secara verbal dan tidak tertulis. Namun, Sumarsono yakin perseroan berkomitmen membayar kewajiban itu. Apalagi ada Direktur Keuangan MDRN Donny Sutanto di jajaran direksi. Donny diketahui pro karyawan.

“Kalau yang ngomong (Donny) pro kami, kami juga yakin,” kata dia.

Namun, proses itu tidak bisa berlangsung cepat dan butuh menunggu waktu selama dua pekan. THR dan uang transportasi karyawan Sevel baru diberikan usai perseroan menjual aset berupa gudang di wilayah Cikande. Selengkapnya baca di sini.

Presiden Jokowi beri bantuan Rp 7,1 miliar kepada pengungsi Gunung Agung

BANTUAN. Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan bantuan barang senilai lebih dari Rp 7,1 miliar kepada warga Bali yang mengungsi dari Gunung Agung. Foto diambil dari akun @setkabgoid

BANTUAN. Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan bantuan barang senilai lebih dari Rp 7,1 miliar kepada warga Bali yang mengungsi dari Gunung Agung. Foto diambil dari akun @setkabgoid

Presiden Joko “Jokowi” Widodo memberikan bantuan senilai lebih dari Rp 7,1 miliar kepada warga Bali yang tengah mengungsi akibat khawatir terkena dampak letusan Gunung Agung. Saat ini, total pengungsi sudah mencapai sekitar 75 ribu orang.

“Bantuan Presiden tersebut dalam berbagai bentuk barang senilai lebih dari Rp 7,1 miliar,” ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat.

Harry menguraikan bantuan yang diserahkan berupa 5.000 lembar selimut, 18.230 lembar matras, 520 ribu lembar masker, 12 ribu kilogram beras dan kebutuhan lainnya.

Kemensos sebelumnya juga sudah menyalurkan bantuan darurat bencana serta menyiapkan personel dari berbagai unsur seperti Taruna Siaga Bencana dan pilar sosial lainnya. Selengkapnya baca di sini.

Pansus hak angket KPK mengindikasikan masa kerjanya diperpanjang

TINGGALKAN GEDUNG KPK. Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar (kanan) berjalan meninggalkan gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Selasa, 11 Juli. Foto oleh Hafidz Mubarak A/ANTARA

TINGGALKAN GEDUNG KPK. Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar (kanan) berjalan meninggalkan gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Selasa, 11 Juli. Foto oleh Hafidz Mubarak A/ANTARA

Panitia Khusus Hak Angket DPR mengenai tugas dan kewenangan KPK mengatakan akan terus bekerja dan melanjutkan tugas penyelidikan untuk membuat laporan serta rekomendasi akhir. Pernyataan itu mengindikasikan adanya kemungkinan Pansus akan meminta perpanjangan waktu.

“Pansus angket akan terus bekerja dan melanjutkan tugas ini untuk mendalami dan memanggil pihak-pihak untuk membuat laporan akhir dan kesimpulan yang disampaikan dalam rapat paripurna yang jadwalnya ditentukan nanti,” ujar Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar dalam rapat paripurna DPR.

Agun mengatakan pansus belum bisa membuat kesimpulan dan rekomendasi akhir karena KPK sebagai subjek serta objek penyelidikan belum bersedia menghadiri rapat pansus. Kehadiran lembaga anti rasuah itu, kata Agun sangat penting, karena untuk klarifikasi dan konfirmasi mengenai temuan-temuan Pansus.

“Langkah-langkah konfrontasi antar pihak terkait apabila dipandang perlu untuk mendapat sebuah fakta dan keterangan. Pansus tetap menerbitkan rekomendasi apabila telah mendapatkan kesimpulan yang cukup mengenai penyelidikan atas dugaan pelanggaran UU oleh KPK,” kata dia.

Sementara, KPK belum bersedia menghadiri rapat pansus karena masih menunggu hasil gugatan permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi (MK). Selengkapnya baca di sini.

Menko Luhut: Isu pembelian 5.000 senjata sudah cukup, jangan dibuat ramai

BERKEADILAN. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan mengatakan aturan revisi PM Perhubungan nomor 32 tahun 2006 dibuat sudah sesuai dengan asas berkeadilan. Foto oleh Novrian Arbi/ANTARA

BERKEADILAN. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan mengatakan aturan revisi PM Perhubungan nomor 32 tahun 2006 dibuat sudah sesuai dengan asas berkeadilan. Foto oleh Novrian Arbi/ANTARA

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai isu pembelian 5.000 pucuk senjata yang sempat disebut ilegal, tidak perlu diributkan lagi. Sebab, Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Wiranto sudah meluruskan isu tersebut.

Dalam jumpa pers pada Minggu kemarin, Wiranto mengakui adanya kekeliruan dan komunikasi yang tidak tuntas di antara institusi militer itu.

“Kalian (wartawan) merujuk saja pada pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Cukup itu, jangan dibikin ramai,” ujar Luhut.

Ia pun tidak mempermasalahkan adanya pembelian senjata dalam jumlah besar. Sebab, itu memang termasuk dalam kebutuhan masing-masing institusi.

“Kenapa tidak wajar? Ya, wajar saja kan butuh senjata-senjata pistol,” katanya.

Luhut pun menolak memberikan komentar lebih jauh lantaran tidak berwenang mengurusi isu itu. Kendati pernah menduduki posisi sebagai Menkopolhukam, namun Luhut merasa itu bukan teritorinya lagi. Selengkapnya baca di sini.

Pansus hak angket akan paparkan laporan di rapat paripurna

PARIPURNA. Ilustrasi Rapat Paripurna di DPR. Foto oleh Adi Weda/EPA

PARIPURNA. Ilustrasi Rapat Paripurna di DPR. Foto oleh Adi Weda/EPA

Pada hari ini, anggota pansus hak angket akan memaparkan laporan kerja mereka selama hampir 60 hari di rapat paripurna. Agenda rapat diputuskan usai pimpinan menggelar rapat badan musyawarah dengan petinggi fraksi-fraksi.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto tidak menampik bahwa salah satu agenda di rapat paripurna yakni mendengarkan laporan hasil kerja sementara pansus hak angket.

“Meskipun belum tuntas, itu harus dilaporkan sehingga seluruh anggota dewan akan mendengarkan dari Pansus Hak Angket tersebut,” ujar Agus di gedung DPR.

Ia menegaskan dalam rapat paripurna belum ada rekomendasi fraksi terhadap temuan pansus dalam rapat paripurna. Sebelumnya, ia mengatakan ada dua pilihan terkait pelaporan hasil kerja Pansus Hak Angket KPK. Opsi pertama, kata dia, Pansus langsung mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk melaporkan hasil kerjanya.

“Opsi kedua, sebaiknya menunggu selesai Pansus saja. Nanti, kalau sudah selesai (baru) laporan,” kata Agus. Selengkapnya baca di sini.

- Rappler.com

Ayo langganan Indonesia wRap